Foto : Berita YONHAP

Kementerian luar negeri berjanji untuk terus mendengarkan dan berkomunikasi dengan korban perbudakan seksual Jepang di masa perang Korea Selatan setelah seorang penyintas terkemuka mengecam penyelesaian 2015 antara Seoul dan Tokyo mengenai kompensasi bagi para korban, menyebutnya tidak sah.

Ditanya pada hari Kamis bagaimana pemerintah berencana untuk membujuk korban yang berubah menjadi aktivis Lee Yong-soo, seorang pejabat kementerian mengatakan menteri luar negeri Park Jin telah menekankan bahwa semangat perjanjian itu penting.

Selama kunjungannya ke Tokyo awal pekan ini, Park melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, di mana dia mengatakan Seoul menghormati kesepakatan 2015 sebagai kesepakatan formal dan berharap untuk menyelesaikan masalah berdasarkan semangatnya.

Lee mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan, dengan alasan bahwa perjanjian itu tidak sah dan menuduh pemerintah memaksa para korban untuk menerima apa yang dia katakan sebagai perjanjian yang menipu.